Perkulihan
Program Mata Kuliah
Hukum Bisnis/Hukum Dagang
SMEPH Hukum dan Teknologi
Hukum antar Tata Hukum
Hukum Perniagaan Internasional
Perancangan Permohonan
HK – Perjanjian-Perjanjian dalam WTO PLKH
HKI – Hak Kekayaan Intelektual Penyusunan Kontrak Komersial Teknologi dan Hukum
Riset & Publikasi
Autonomie der indigenen Völker im indonesischen Bodenrecht–Ein Überblick über die Grundprobleme
Tinjauan Yuridis terhadap Integrasi Peta Dalam Rangka One Map Polecy Untuk Penataan Ruang dan Pendaftaran Tanah Kawasan Strategis Pariwisata Pesisir di Kabupaten Gunung Kidul Provinsi DIY
Bentuk Bentuk dan Komplesitas Hubungan Hukum dalam Perjanjian Bagi Hasil Lahan Pertanian Desa Tenganan Pagringsingan Di Propinsi Bali
Norma Vorkaufsrecht (Hak Membeli yang Didahulukan) Untuk Konservasi Struktur Pemilikan Tanah Pertanian Dalam Kerangka Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Desa Tenganan Pegringsingan, Kabupaten Karangasem Provinsi Bali
Sistem Hukum Sebagai Kunci Supremasi Hukum Indonesia,
The Impacts On Entvironmental Protection of Unclear Law and Border: The Case of Manggarai und Ngada
Konstruksi Pembentukan Sistem Hukum Pertanian Pangan Indonesia Suatu Konsep
Die Grundprobleme des Indonesischen Landwirtschaftsrecht
Politik Khusus Agraria dan Pertanahan
Rantai Permasalahan Pendaftaran Tanah Pertanian Indonesia
Negara Kesejahteraan dan Pasar Tanah Pertanian
Perbaikan Pasar Tanah Pertanian Yang Sehat
Kebijakan Pemanfaatan Lahan Untuk Kesejahteraan Petani
Tujuan Khusus Politik Hukum Agraria
Hukum dan Kesejahteraan Indonesia Suatu Harapan
Die Agrarverwaltung in Indonesien